Pemerintah tengah menyiapkan program rekening bank gratis bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening. Program ini direncanakan mulai berjalan pada awal 2027 dengan saldo awal Rp50.000. Pasted text
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah masih membahas skema pelaksanaannya. Anggaran yang disiapkan diperkirakan mencapai Rp3,8 triliun untuk program tersebut.
Poin Penting
- Pemerintah menyiapkan rekening bank gratis bagi warga berusia 17 tahun ke atas yang belum mempunyai rekening.
- Setiap rekening direncanakan memperoleh saldo awal Rp50.000, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp3,8 triliun.
- Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengingatkan rekening jangan hanya dibuka, tetapi harus aktif digunakan agar manfaatnya berkelanjutan.
- Pemerintah juga dinilai perlu memperjelas basis data, pembagian biaya, akses transaksi, keamanan data, serta mekanisme pengawasan rekening.
Program rekening gratis tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Namun, pembukaan rekening dalam jumlah besar dinilai belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan program. Pasted text
Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE Yusuf Rendy Manilet menilai perhatian pemerintah seharusnya tidak berhenti pada jumlah rekening yang berhasil dibuat. Penggunaan rekening secara aktif menjadi persoalan yang lebih penting.
Secara matematis, anggaran Rp3,8 triliun jika seluruhnya digunakan untuk saldo awal Rp50.000 setara dengan sekitar 76 juta rekening. Namun, hitungan tersebut bukan berarti seluruhnya merupakan jumlah penerima resmi program.
Menurut Yusuf, rekening yang hanya dibuka lalu saldo awalnya langsung ditarik berisiko tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kondisi itu juga dapat membuat biaya operasional program menjadi besar.
“Kalau saldo langsung ditarik dan rekening kemudian tidak digunakan, program ini berisiko hanya menjadi transfer tunai satu kali dengan biaya operasional yang besar,” ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (24/9/2026). Pasted text
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjelaskan secara terbuka siapa saja yang menjadi sasaran program tersebut. Basis data penerima juga penting agar pembukaan rekening tidak menimbulkan kesalahan sasaran.
Selain data penerima, struktur pembiayaan juga menjadi perhatian. Pemerintah perlu menjelaskan biaya pembukaan dan pemeliharaan rekening serta pihak yang akan menanggung seluruh biaya tersebut.
Yusuf mengingatkan, apabila beban operasional dialihkan kepada perbankan, pemerintah tetap perlu memperhitungkan dampak biaya program secara keseluruhan. Transparansi dibutuhkan agar skema tersebut dapat dinilai secara utuh.
Program akan memiliki manfaat lebih panjang apabila rekening yang dibuka benar benar digunakan dalam aktivitas keuangan masyarakat. Salah satu caranya ialah menjadikan rekening tersebut sebagai kanal transaksi pemerintah.
Rekening itu dapat digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial, beasiswa, subsidi, atau berbagai pembayaran pemerintah lainnya. Arus transaksi yang berkelanjutan dinilai dapat memberi alasan bagi masyarakat untuk tetap menggunakan rekening.
Biaya transaksi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Yusuf mendorong tarif transaksi tetap rendah serta akses pencairan uang tersedia melalui agen perbankan, termasuk di wilayah yang jauh dari kantor bank.
Skema pemberian saldo awal juga dapat dikaitkan dengan aktivasi rekening. Menurut Yusuf, saldo Rp50.000 dapat diberikan setelah rekening diaktifkan dan pemilik melakukan transaksi pertama.
Mekanisme tersebut diharapkan dapat mendorong penggunaan rekening sejak awal. Dengan begitu, program tidak berhenti pada kepemilikan rekening yang kemudian tidak dipakai.
Rekening yang aktif juga berpotensi membantu penyaluran bantuan pemerintah menjadi lebih cepat dan terlacak. Sistem transaksi yang terdokumentasi dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap perantara.
Di sisi lain, riwayat transaksi yang terbentuk dari penggunaan rekening dapat membantu masyarakat membangun profil keuangan. Data tersebut berpotensi berguna ketika mereka membutuhkan akses pembiayaan di kemudian hari.
Namun, penggunaan rekening secara luas juga membawa sejumlah risiko yang harus diperhitungkan sejak awal. Yusuf menyoroti kemungkinan kesalahan data, kendala akses, hingga penyalahgunaan rekening.
Rekening yang tidak diawasi dengan baik juga berpotensi diperjualbelikan atau dimanfaatkan untuk menerima dana dari aktivitas ilegal. Karena itu, proses aktivasi dan verifikasi pemilik rekening menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Menurut Yusuf, rekening seharusnya baru diaktifkan setelah pemilik memberikan persetujuan dan menyelesaikan proses verifikasi. Langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan rekening.
Ukuran keberhasilan program pun perlu ditetapkan secara berbeda. Jumlah rekening yang terbuka belum cukup untuk menggambarkan apakah kebijakan tersebut benar benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Ukuran keberhasilan program seharusnya bukan berapa banyak rekening yang dibuka, tetapi berapa banyak rekening yang aktif digunakan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Yusuf. Pasted text
Dari sisi pelaksana, Yusuf menilai keterlibatan BRI dan BSI dapat membantu mempercepat pelaksanaan karena kedua bank memiliki jaringan yang luas. Meski begitu, masyarakat tetap perlu memiliki pilihan.
Pemilik rekening di bank lain, misalnya, dinilai perlu memperoleh ruang untuk tetap menggunakan rekening yang sudah dimiliki. Dengan cara tersebut, program tidak harus selalu berujung pada pembukaan rekening baru.
Pemerintah juga perlu memastikan sistem pembayaran dapat berjalan secara interoperabel. Skema tersebut penting agar pelaksanaan tidak hanya bergantung kepada dua bank dan tetap menjaga persaingan di industri perbankan.
Perlindungan data menjadi perhatian lain karena program akan menggunakan data kependudukan dan informasi transaksi keuangan dalam jumlah besar. Penggunaannya perlu dibatasi sesuai tujuan program.
Setiap akses terhadap data juga perlu tercatat dan sistem keamanan harus diperkuat. Langkah tersebut dibutuhkan untuk mengurangi risiko kebocoran maupun pemanfaatan data di luar kebutuhan program.
Sementara itu, Airlangga mengatakan program rekening gratis belum akan dilaksanakan pada 2026. Pemerintah masih menyusun mekanisme, termasuk cara menjaga agar rekening yang dibuka tidak berubah menjadi rekening dorman.
“Tahun ini masih kita bahas. Insya Allah (awal 2027 berjalan programnya),” ujar Airlangga dalam acara Bisnis Forum di Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pasted text
Dengan demikian, rencana rekening gratis Rp50.000 tersebut masih berada dalam tahap pembahasan. Pemerintah masih perlu mematangkan sasaran, pembiayaan, mekanisme penggunaan, serta pengamanan sebelum program diterapkan.
Perhatian terhadap rekening yang tetap aktif menjadi salah satu catatan utama dari ekonom. Bagi pemerintah, hal tersebut berarti keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya rekening yang berhasil dibuka, tetapi juga dari manfaat yang benar benar dirasakan pemiliknya.